Jakarta – Gelaran Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menjadi ajang demokrasi dan konsolidasi partai, justru diwarnai kericuhan. Insiden panas tersebut menyebabkan sejumlah kader mengalami luka-luka hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa kasus ini ke ranah hukum.
Dalam keterangan pers usai ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), Mardiono mengaku prihatin sekaligus geram atas insiden yang terjadi.
“Beberapa kader kami ada yang sekarang dirawat di rumah sakit. Ada yang cedera di kepala, ada juga di bagian bibir, dan lainnya. Tentu kami akan melanjutkan kasus ini melalui proses hukum,” tegas Mardiono.
Baca juga: 40 Persen Wilayah Indonesia Dikuasai Dinasti Politik, Riset Ungkap Lonjakan Kandidat Pilkada 2024
Demokrasi Tercoreng oleh Kericuhan
Mardiono menilai, Muktamar yang seharusnya menjadi forum musyawarah justru dicederai oleh tindakan tidak bertanggung jawab. Menurutnya, insiden tersebut dipicu oleh segelintir pihak yang ingin memaksakan kehendak demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Sejak awal sudah ada gelagat pihak-pihak tertentu yang berusaha mengacaukan jalannya Muktamar ini. Mereka ingin memaksakan kehendak demi kepentingan yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi partai,” ungkapnya.
Bukti CCTV Sudah di Kantongi
Lebih jauh, Mardiono mengungkapkan pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti penting berupa rekaman CCTV. Bukti tersebut akan diserahkan ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
“Ada semua buktinya di CCTV. Polisi tentu akan melakukan penyelidikan. Bahkan, sejak dua minggu terakhir, kami sudah mencium adanya gerakan kelompok tertentu yang ingin mengambil alih partai secara ilegal, bahkan dengan cara-cara kekerasan,” jelasnya.
Baca juga: Gaji DPR Tembus Rp100 Juta Lebih per Bulan, Publik Pertanyakan Kepatutan di Tengah Sulitnya Ekonomi
PPP adalah Partai Kader
Dalam kesempatan yang sama, Mardiono menegaskan bahwa PPP merupakan partai kader yang dibangun atas dasar pengalaman panjang para pengurus dari level terbawah hingga pusat. Menurutnya, setiap orang yang menduduki jabatan di PPP harus melewati proses kaderisasi yang ketat dan tidak bisa sembarangan.
“PPP ini partai kader. Semua pengurus, baik ketua wilayah, sekretaris, hingga wakil ketua umum, harus berproses dari bawah. Termasuk saya sendiri, berangkat dari kader yang tumbuh dan besar di partai ini,” tandasnya.
Baca juga: Gejolak Pati: Belajar dari Benturan Politik, Hukum, dan Krisis Kepercayaan Publik
Pesan untuk Kader PPP
Meski Muktamar sempat ricuh, Mardiono mengajak seluruh kader PPP untuk tetap menjaga soliditas. Ia berharap peristiwa ini tidak menyurutkan semangat perjuangan partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan, apalagi menjelang tahun-tahun politik yang semakin dinamis.
“Kericuhan ini jangan sampai memecah belah persatuan kita. Justru harus jadi pelajaran penting agar ke depan PPP semakin kuat, solid, dan tetap berpegang teguh pada konstitusi partai,” pungkasnya.
