Jakarta, Berita Terkini — Pemerintah Inggris menyatakan siap mengakui negara Palestina secara resmi, namun dengan satu syarat penting: Israel harus mengambil langkah nyata memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza dan serius menuju proses perdamaian. Pernyataan ini sekaligus membantah tuduhan bahwa pengakuan terhadap Palestina adalah bentuk “hadiah” bagi kelompok militan Hamas.
Peringatan serius datang dari lembaga pemantau kelaparan yang mengungkap skenario terburuk sedang melanda Gaza. Foto-foto memilukan anak-anak yang kelaparan dari wilayah tersebut mengguncang dunia dan mendorong seruan internasional untuk bertindak.
Baca juga: Trump Ancam Bombardir Nuklir Iran, Israel Tak Surut Nafsu Perang Meski Gencatan Berlaku
Baca juga: Berani! Prancis Umumkan Akan Akui Negara Palestina, Netanyahu Meledak Marah
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, memberi ultimatum hingga bulan September bagi Israel. Jika dalam tenggat waktu itu tidak ada perubahan signifikan di lapangan, maka Inggris akan menyuarakan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun, langkah ini langsung menuai kecaman dari Israel. Pemerintah Tel Aviv menyebut rencana Inggris itu sebagai penghargaan bagi Hamas dan menyakiti para korban serangan berdarah yang dilancarkan Hamas pada Oktober 2023, yang menjadi pemicu konflik besar di Gaza.
Mantan Presiden AS, Donald Trump, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Hamas tak seharusnya “diberi hadiah” berupa pengakuan kenegaraan.
Baca juga: Trump Setujui Penurunan Tarif Impor RI Jadi 19%, Asalkan Data Pribadi WNI Boleh Ditransfer ke AS
Menanggapi reaksi tersebut, Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander, menegaskan bahwa keputusan ini tidak ada kaitannya dengan Hamas. “Ini bukan hadiah untuk Hamas. Hamas adalah kelompok teroris yang bertanggung jawab atas kekejaman mengerikan. Ini soal rakyat Palestina. Ini tentang anak-anak yang kelaparan di Gaza,” tegasnya saat diwawancarai stasiun radio LBC, Rabu (30/7/2025).
Alexander menambahkan bahwa tekanan internasional terhadap Israel perlu ditingkatkan agar blokade dan pembatasan di Gaza segera dicabut dan bantuan kemanusiaan bisa kembali mengalir.
Sementara itu, Prancis juga mengumumkan niatnya untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan September, mengikuti langkah serupa yang kini ditempuh Inggris.
Sebelumnya, Inggris selalu menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina akan dilakukan di “waktu yang paling tepat.” Kini, menurut Starmer, waktu itu telah tiba. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa penderitaan yang berlangsung di Gaza serta terancamnya prospek solusi dua negara menjadi pemicu perubahan sikap pemerintah Inggris.
Baca juga: Eks Bos Investree Jadi CEO di Qatar Saat Berstatus Buronan, OJK Geram dan Desak Pemulangan
“Sebagai bagian dari upaya menuju perdamaian, saya nyatakan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB bulan September, kecuali Israel menunjukkan langkah nyata untuk meredakan krisis, menyetujui gencatan senjata, serta berkomitmen pada perdamaian jangka panjang,” ujar Starmer.
Ia menambahkan bahwa Israel juga harus membuka akses bagi PBB untuk menyalurkan bantuan, serta menghentikan rencana aneksasi wilayah di Tepi Barat.
Langkah Inggris ini diprediksi bakal memicu perdebatan lebih luas di panggung internasional, sekaligus menjadi titik balik dalam upaya diplomatik menuju penyelesaian konflik Israel-Palestina.
