Jakarta, Berita Terkini – Polemik soal utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali mencuat. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, menyebut persoalan tersebut ibarat bom waktu yang harus segera ditangani agar tidak membebani keuangan perusahaan.
Pernyataan itu disampaikan Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama anggota Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/8/2025). Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari solusi penyelesaian utang KCIC.
“Untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” kata Bobby, dikutip dari siaran langsung YouTube TV Parlemen.
Baca juga: OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK Sita Moge Ducati Rp 800 Jutaan hingga Multistrada V4
DPR Soroti Beban Utang KCIC yang Membengkak
Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Komisi VI menyoroti tingginya beban utang kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang kini menjadi tanggungan KAI. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, mengungkapkan bahwa kinerja KAI sebenarnya sehat dan mampu mencetak keuntungan, namun justru terbebani oleh utang proyek KCIC.
“Kereta Api sebenarnya tinggi, bisa laba, tapi karena punya Whoosh, jadinya defisit,” ujar Anggia.
Senada dengan itu, Darmadi Durianto, anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, menilai beban yang ditanggung KAI dalam dua tahun terakhir sudah terlalu berat. Menurutnya, kerugian dari KCIC bisa mencapai Rp 4 triliun lebih hingga tahun 2025.
“Itu kalau dihitung 2025 bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp 4 triliun lebih. Dari beban KCIC sendiri sudah Rp 950 miliar dikalikan dua sudah Rp 4 triliun lebih,” ujarnya.
Baca juga: Serangan Siber di Belanda Bikin Speed Camera Lumpuh, Pengendara Malah Senang
Desakan DPR: Jangan Hanya Andalkan Danantara
Tak hanya soal utang, DPR juga mendesak agar manajemen KAI tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari Danantara. Politikus PDIP, Mufti Anam, menekankan perlunya langkah konkret dari manajemen KAI untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kami minta roadmap kereta Whoosh. Bapak harus menguasai itu, kalau tidak utang yang menjadi beban KAI akan besar. Kalau hanya mengandalkan Danantara, juga tidak baik karena ini akibat salah kebijakan, kemudian menjadi utang,” tegas Mufti.
Bos KAI: Kami Komitmen Cari Solusi
Menanggapi beragam kritik tersebut, Bobby memastikan bahwa KAI berkomitmen menyelesaikan persoalan KCIC agar tidak semakin membebani neraca keuangan perseroan.
“Memang masih banyak kendala internal dalam organisasi KAI. Kami butuh waktu satu minggu untuk mendalami permasalahan ini. Tapi yang jelas, kami berkomitmen menyelesaikan agar tidak makin jadi beban,” ujarnya.
Baca juga: Bareskrim Umumkan Hasil Tes DNA Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana, Tidak Ada Kecocokan
Proyek Prestisius yang Membengkak Biaya
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dibangun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diresmikan pada 2 Oktober 2023. Layanan komersial kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu mulai beroperasi pada 17 Oktober 2023 dengan nama Whoosh.
Awalnya, proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya sebesar US$ 6,02 miliar. Namun, dalam perjalanannya terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya hingga menjadi US$ 7,22 miliar.
Dari total kebutuhan dana, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan nilai mencapai US$ 5,415 miliar. Skema pinjaman tersebut memiliki bunga berbeda: bunga pokok sebesar 2 persen per tahun dan bunga tambahan akibat cost overrun sebesar 3,4 persen per tahun.
Dengan skema itu, KCIC harus membayar kewajiban bunga hingga US$ 120,9 juta per tahun. Angka fantastis inilah yang kemudian dinilai berpotensi menekan kondisi keuangan KAI jika tidak segera dicarikan solusi strategis.
Baca juga: Gaji DPR Tembus Rp100 Juta Lebih per Bulan, Publik Pertanyakan Kepatutan di Tengah Sulitnya Ekonomi
Utang Kereta Cepat Jadi PR Berat Pemerintah dan KAI
Masalah utang jumbo KCIC kini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar KAI. Proyek prestisius yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi modern Indonesia ternyata menyisakan persoalan finansial yang cukup serius.
Apakah proyek ini akan terus membebani KAI atau justru bisa menjadi aset strategis di masa depan, sangat bergantung pada langkah penyelamatan yang diambil manajemen serta dukungan pemerintah.
Yang jelas, tanpa solusi nyata, “bom waktu” yang disebut Dirut KAI Bobby bisa saja meledak sewaktu-waktu dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap keuangan negara maupun sektor transportasi nasional.
